Nampek Di Hati

Warta Jatim, Surabaya - Yayasan Pondok Kasih menggelar aksi solidaritas di kompleks lokalisasi Bangunrejo, Krembangan, Surabaya. Mereka membagikan ratusan kursi roda dan memberikan pengobatan gratis kepada warga miskin di daerah tersebut.

Menurut koordinator aksi, Daniel Lukas Rorong, mereka prihatin banyak warga miskin di Surabaya tidak mendapat perhatian pemerintah. “Selain wujud keprihatinan, apa yang kami lakukan ini adalah sindiran bagi pemerintahan SBYâ€"Boediono agar lebih memperhatikan rakyat,” kata Daniel, Jumat (29/1).

Mereka berencana menyalurkan 300 kursi roda untuk penyandang cacat di 32 provinsi. Aksi ini bekerja sama dengan Persatuan Penyandang Cacat Indonesia.(red)

Warta Jatim, Surabaya - Lima belas program kerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gagal total. Presiden dinilai tidak memberikan keadilan bagi warga negara.

“Apa yang dijalankan SBYâ€"Boediono sama sekali tidak jelas. Kami menilai pemerintah gagal memimpin negeri ini,” kata Iwan, Koordinator aksi BEM se-Surabaya di depan Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (28/1).

Koordinator Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jawa Timur, Jamaluddin, menyoroti kegagalan Presiden dalam menjamin kesejahteraan buruh. Dia menuntut pemerintah menghapus sistem buruh kontrak dan outsourcing.

“Selama pemerintahan SBY, buruh semakin sengsara. Selain status kerja yang tidak jelas, banyak buruh yang di pecat dan sekarang menganggur. Pemerintah harus tanggung jawab,” ujar Jamaluddin.

Unjuk rasa mengkritisi 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono digelar di 3 titik. Selain di Gedung Grahadi, massa Barisan Rakyat Melawan (BRM), berunjuk rasa di gedung DPRD Jatim dan Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan. Sedangkan massa pro Presiden, Laskar Cinta SBY, membatalkan aksinya.(red)

Warta Jatim, Surabaya - Puluhan aktivis Keluarga Besar Demokratik Surabaya menggelar aksi tutup mulut di depan Gedung Grahadi, Surabaya, Senin (26/1). Mereka mengecam ketidakseriusan pemerintahan Presiden Yudhoyono mengungkap kasus penculikan aktivis 1997-1998. 

Mereka menyatakan pemerintah hingga saat ini tidak berniat menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertanggung jawab mencari 13 aktivis yang masih hilang dan wajib memberikan rehabilitasi dan kompensasi kepada keluarga korban.

“Selama dua periode kepemimpinan, pemerintahan SBY masih jauh dari harapan para korban dan keluarga korban. Kami melakukan aksi tutup mulut sebagai simbol pemerintah yang tidak peduli terhadap korban penghilangan paksa,” ujar Dandy, juru bicara aksi.

Pemerintah didesak memerangi impunitas, menegakkan keadilan bagi korban HAM, dan meratifikasi Konvensi Antipenghilangan Paksa.

Keluarga Besar Demokratik Surabaya adalah gabungan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Jatim, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Surabaya, Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND). (red)

Warta Jatim, Surabaya â€" Komisi E DPRD Jawa Timur menargetkan draf rancangan peraturan daerah tentang perlindungan terhadap pekerja rumah tangga selesai tahun ini. Perda ini antara lain mengatur soal pembatasan jam kerja, standarisasi upah, dan jaminan memperoleh asuransi.

Draf rancangan perda tersebut masih dibahas bersama lembaga swadaya masyarakat, Dinas Tenaga Kerja, dan Pemerintah Provinsi Jatim. “Kami akan membahas hal-hal pokok terlebih dahulu. Setelah itu, kami akan memasukkan aturan-aturan tambahan,” kata anggota Komisi E DPRD Jatim, Sumiati, Senin (25/1).

Komisi E menargetkan raperda pekerja rumah tangga selesai tahun ini. DPRD Jatim juga membuka posko pengaduan PRT yang menjadi korban kekerasan dan pelanggaran hukum lainnya.(red)

Warta Jatim, Surabaya - Fatwa haram rebonding, yang dikeluarkan Bathsul Masail Forum Musyarawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) beberapa waktu lalu, ditanggapi dingin pengelola salon di Kota Surabaya.

Nani, pemilik salon di kawasan Sepanjang, Sidoarjo, mengaku tidak takut kehilangan pelanggan akibat fatwa haram tersebut. Hingga hari ini pelanggannya tidak berkurang. “Soal fatwa itu, saya serahkan kepada masing-masing individu. Tapi, secara umum, saya tidak khawatir kehilangan pelanggan,” kata Nani, Jumat (22/1).

Dea, pemilik salon di kawasan Karang Empat, Surabaya, menilai fatwa haram rebonding tidak masuk akal dan mengada-ada. Dia yakin fatwa haram tersebut tidak akan mengurangi minat pelanggan untuk rebonding.

Para perempuan yang sering rebonding juga tak acuh terhadap fatwa haram tersebut. Salah satunya Sari, yang ditemui sedang menunggu untuk rebonding. “Saya sih berharap fatwa tersebut ditinjau ulang. Kalaupun sudah jadi keputusan final, biarlah para perempuan yang melakukan rebonding menilai dan menelaahnya secara lebih jernih,” ujarnya. (red)

Warta Jatim, Surabaya â€" Sekitar 119.698 warga miskin di Surabaya terancam tidak mendapat pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah. Pemerintah Kota Surabaya hanya mendata 248.160 warga miskin sebagai calon penerima Jamkesda tahun 2010.

Juru bicara Konsolidasi Arek Surabaya, Fitra Djaya, menilai Pemkot Surabaya mendiskriminasi warga miskin yang tidak mendapat Jamkesda. Sebab, berdasarkan data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surabaya, jumlah warga miskin mencapai 323.789 orang.

“Terdapat sekitar 75.625 hingga 119.698 warga miskin yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit,” kata Fitra Djaya ketika berunjuk rasa di kantor DPRD Surabaya, Kamis (20/1).

Konsolidasi Arek Surabaya juga mempermasalahkan rumitnya birokrasi mengurus legalisasi surat keterangan tidak mampu. Birokrasi yang berbelit menghambat warga miskin untuk segera mendapat perawatan.(red)

Warta Jatim, Surabaya - Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia (LKBH-PGRI) meminta sidang kasus kenakalan anak dengan terdakwa Steven (bukan nama sebenarnya) dihentikan. UU Perlindungan Anak melarang sidang kasus yang melibatkan anak digelar di pengadilan umum.

Ketua LKBH-PGRI Soffuan Samah mengatakan, sidang terhadap Steven harus dihentikan sesuai amanat UU Perlindungan Anak. Terdakwa anak tidak boleh disidangkan di pengadilan umum. “Kami heran dengan tindakan hakim yang menyidangkan anak di pengadilan dewasa,” kata Soffuan, Selasa (19/1).

Direktur Surabaya Children Crisis Center Nonot Suryono mengatakan, pengadilan kasus ini harus dialihkan menjadi sidang non-formal. Dasar hukum pengalihan sidang non-formal karena korban tidak mengalami kerugian permanen dan pihak yang berperkara telah bertemu serta membuat berita acara.

“Kedua orang tua siswa telah bertemu untuk menyelesaikan kasus ini dengan baik-baik. Namun, entah mengapa tiba-tiba terdakwa disidang di PN Surabaya sejak 30 Desember 2009,” ujar Nonot.

Di tempat terpisah, Kepala PN Surabaya Nyoman Gede Wirya mengatakan, pihaknya tidak dapat menghentikan sidang. Pihaknya akan memilih 3 kemungkinan penyelesaian kasus ini, yaitu mengembalikan terdakwa kepada orang tua, terdakwa dijadikan anak didik negara, atau melanjutkan sidang hingga vonis. “Saya menyayangkan kenapa kasus ini harus sampai ke pengadilan negeri. Padahal, bisa diselesaikan secara kekeluargaan.”

Menurut Nyoman, terdakwa telah menjalani 4 kali sidang sejak 30 Desember 2009. Pada 25 Januari nanti akan digelar sidang pembacaan tuntutan.

Steven, siswa Sekolah Dasar  Negeri 8 Surabaya, dibawa ke pengadilan karena tidak sengaja menyengatkan lebah ke pipi kawanya hingga bengkak. Pada 3 Maret 2009 Kepala Sekolah melakukan mediasi dan orang tua Steven meminta maaf kepada orang tua korban. Namun, Juli 2009 Steven dipanggil Polres Surabaya Selatan untuk diperiksa dan kasusnya mulai disidangkan di PN Surabaya 30 Desember lalu. (red)

Warta Jatim, Surabaya â€" Perkumpulan pedagang kaki lima Surabaya mendesak Pemerintah Kota dan DPRD Surabaya merevisi Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Penataan PKL. Aturan itu mengancam dan memberangus kebebasan pedagang kaki lima.

Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Surabaya Ahmad Rifa’i Abdullah mengatakan, sejak Perda tersebut diberlakukan, sekitar 8.000 PKL mengganggur. “Salah satu poin penting yang tidak dijelaskan dalam perda adalah soal solusi dan penataan PKL setelah digusur. Kami minta perda tersebut segera direvisi,” kata Ahmad Rifa’i, Senin (18/1).

Menurut Ahmad Rifa’i, Pemkot Surabaya tidak memperhatikan kelayakan tempat yang dijadikan areal relokasi PKL yang digusur. Relokasi pedagang ikan hias di kawasan Gunungsari misalnya, saat ini sepi pembeli karena tempatnya tidak strategis.

Pedagang kaki lima akan mengajukan desakan revisi Perda Pemberdayaan dan Penataan PKL, dalam sarasehan dengan Komisi B DPRD dan Pemkot Surabaya, 26 Januari nanti. “Jika aspirasi kami tidak didengar, PKL akan mengajukan tuntutan hukum,” ujar Ahmad Rifa’i. (red)

Warta Jatim, Surabaya â€" Pengelola jasa Angkutan Sungai, Danau, Dan Perairan (ASDP) Ujung - Kamal, Surabaya, akan menurunkan tarif penyeberangan feri ke Pulau Madura hingga 50% untuk kendaraan roda empat. Usulan telah diajukan ke Dinas Perhubungan Jawa Timur.

Pemimpin Cabang PT Indonesia Ferry, ASDP Ujung - Kamal, Prasetyo Bakti Utomo, mengatakan, penumpang ferihanya akan dikenai tarif kendaraan. Sedangkan penumpang tidak dipungut biaya.

Tarif feri  harus diturunkan karena jumlah penumpang anjlok 60 persen setelah Jembatan Surabaya - Madura (Suramadu) dioperasikan. “Ini opsi terakhir, sebelum feri jalur penyeberangan pelabuhan Ujung - Kamal tidak beroperasi,” kata Prasetyo, Jumat (15/1).

Menurut Prasetyo, saat ini pengguna jasa penyeberangan feri Pelabuhan Ujung - Kamal didominasi pejalan kaki dan sebagian kecil pengedara motor. Pengendara roda empat memilih melalui Jembatan Suramadu untuk menyeberang ke Madura.

Rencana penurunan tarif penyeberangan ini disambut gembira para pedagang dan pengemudi bemo yang beroperasi di Pelabuhan Ujung Surabaya. Penurunan tarif diharapkan menarik minat masyarakat untuk kembali naik feri. Mereka minta pengelola jasa penyeberangan Ujung - Kamal memperbaiki fasilitas dan kenyamanan penumpang feri. (red)

Warta Jatim, Surabaya â€" Bekas Staf Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Ni Luh Prasetyaningsih, diduga memalsukan tanda tangan Gubernur Soekarwo. Pemalsuan tanda tangan itu untuk melancarkan aksi penipuan senilai Rp 23 miliar.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jatim Gunarto mengatakan, kasus Ni Luh Prasetyaningsih saat ini ditangani Polres Surabaya Timur. Jika Ni Luh terbukti bersalah, Setda Jatim akan merekomendasikan pemberian sanksi terhadap yang bersangkutan.

Menurut Gunarto, Ni Luh dikenal bermasalah. Akibat terbelit utang dan kerap menipu, dia dimutasi ke Badan Perpustakaan dan Arsip Pemprov Jatim per 1 Desember 2009. “Salah satu penyebab mutasi adalah banyak orang yang datang ke kantor untuk menagih utang. Suaminya, yang juga pegawai dinas di lingkungan Pemprov Jatim, menyilakan siapa pun untuk menyelesaikan kasus ini,” kata Gunarto, Kamis (14/1).

Wakil Gubernur Syaifullah Yusuf mendukung penuh polisi mengusut kasus ini. Dia sudah berkoordinasi dengan Gubernur soal pemberian sanksi terhadap Ni Luh Prasetyaningsih yang kemungkinan akan dipecat.

Kapolres Surabaya Timur AKBP Samudi mengatakan, Ni Luh Prasetyaningsih melakukan penipuan sejak 2007. Modusnya, menawarkan proyek pengadaan barang di lingkungan Pemprov Jatim. Korban penipuan Ni Luh mencapai 30 orang. “Sebagian besar korban dari Surabaya. Ada juga yang dari Denpasar, Jakarta, dan beberapa kota besar lainnya,” kata Samudi. (red)

Warta Jatim, Surabaya - Dinas Perhubungan Jawa Timur akan menaikkan tarif bus angkutan kota dalam provinsi (AKDP). Alasannya, harga tiket saat ini tidak cukup untuk menutup biaya operasional.

Kepala Seksi Angkutan Dalam Trayek Dishub Jatim Wiwik Winiarti mengatakan, pihaknya mempertimbangkan sejumlah hal yang dijadikan dasar menaikkan tarif. Antara lain, kenaikan harga suku cadang, bahan bakar minyak, gaji awak bus, serta pemberian seragam dan tunjangan kesehatan.

Dishub Jatim akan segera melakukan survei untuk menentukan jumlah kenaikan tarif. Penetapan kenaikan tarif bus kota Surabaya akan melibatkan Organisasi Angkutan Darat Jatim, Masyarakat Transportasi Indonesia, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jatim, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya.

Mayoritas perusahaan bus saat ini menggunakan batas bawah tarif Rp 83 per kilometer. “Selama ini untuk menyiasati sepinya penumpang, perusahaan bus menggunakan batas bawah dibandingkan batas atas Rp 135 per kilometer per penumpang. Tarif tersebut sangat tidak layak untuk situasi saat ini. Harus di evaluasi,” ujar Wiwik, Selasa (12/1).

Di tempat terpisah, Direktur Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya Paidi Prawiroredjo mengatakan, kenaikan tarif bus tidak menguntungkan masyarakat selama standar pelayanan tidak diperbaiki.

Menurut Paidi, yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini adalah menerbitkan peraturan daerah yang mengatur sistem transportasi. Melalui perda tersebut, Dinas Perhubungan memiliki kewenangan penuh untuk mencabut izin bus yang tidak memenuhi standar operasi. (red)

Warta Jatim, Surabaya - RSUD dr Soetomo Surabaya bersikeras menolak pasien yang menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) untuk berobat setelah 11 Januari 2010. Alasannya, SKTM dimanfaatkan masyarakat berekonomi mampu agar dapat berobat gratis.

RSUD dr Soetomo menyatakan menanggung utang Rp 112 miliar akibat praktik penipuan itu. Dari jumlah itu, Rp 45 miliar untuk biaya pengobatan dan sisanya untuk biaya pelayanan medis lainnya. “Akibat perbuatan orang tidak bertanggung jawab itu kami harus menanggung banyak utang. Mau atau tidak, pilihan terburuk harus kami ambil,” kata Slamet Riyadi Yuwono, Direktur dr Soetomo, Jumat (8/1).

Menurut Slamet, pihaknya akan memprioritaskan pelayanan kesehatan pada keluarga miskin penerima Jaminan Asuransi Kesehatan Masyarakat. Dari 10,7 juta keluarga miskin yang menerima Jamkesmas, hanya 50 persen yang memanfaatkan SKTM.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Saleh Mukadar mengatakan, pemerintah dan RSUD dr Soetomo harus memperpanjang masa sosialisasi pemberlakukan aturan baru tersebut. Sebab, banyak masyarakat mengeluhkan pemberlakuan aturan yang mendadak ini.

Saleh mendesak Dinas Kesehatan Jatim memperbaiki data keluarga miskin penerima Jamkesmas. “Menurut data kami, terdapat lebih dari 11 juta warga miskin. Tapi data di Dinkes hanya 10,7 juta warga. Kalau memang harus dihapus, perbaiki dulu data tersebut,” ujarnya.

Menurut Saleh, dari 38 kabupaten/kota di Jatim, baru 19 daerah yang menyerahkan data warga miskin lengkap disertai nama dan alamat. Padahal, Komisi E dan Dinkes Jatim sejak 7 Desember 2009 mengimbau kepala daerah agar menekan kesalahan data calon penerima Jamkesmas. (red)

Warta Jatim, Surabaya â€" Jumlah korban perdagangan manusia di Provinsi Jawa Timur terbanyak ketiga setelah Jawa Barat dan Kalimantan Barat. Jumlah uang yang dihasilkan melalui kejahatan ini lebih besar dibandingkan prostitusi, pembalakan liar, dan narkotika.

Pakar hukum pidana Universitas Airlangga Surabaya, Didik Endro P, mengatakan keuntungan yang diraup para pelaku kejahatan perdagangan manusia mencapai Rp 32 triliun per tahun. Pemberantasan kejahatan perdagangan manusia sulit dilakukan karena penegak hukum belum memahami jenis kejahatan ini.

Menurut Didik, tim penyidik polisi dan kejaksaan salah menggunakan aturan hukum untuk menjerat pelaku perdagangan manusia. Penegak hukum seharusnya  menggunakan UU 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bukan menggunakan KUHP, meski terdapat 35 pasal yang mengatur hukuman terhadap pelaku trafficking.

“Dalam aturan UU Pemberantasan Perdagangan Orang, hukuman minimal 3 tahun penjara dan denda Rp 40 juta. Jika menggunakan KUHP, hukumannya bisa kurang dari itu dan bisa diganti denda,” kata Didik dalam seminar mengenai perdagangan manusia, di Surabaya, Kamis (7/1).

Wakil Ketua Forum Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jatim, Lucky Amariami, mengatakan ada beberapa penyebab tingginya jumlah kasus perdagangan manusia. Di antaranya, Indonesia sebagai negara transit perdagangan manusia, lemahnya sistem informasi, serta budaya konsumtif yang membuat masyarakat cenderung mudah tertipu oleh pelaku kejahatan perdagangan manusia.

Lucky mengingatkan masyarakat mewaspadai operasi perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI), yang kerap digunakan sebagai kedok menjaring korban perdagangan manusia. “Kami banyak menemukan PJTKI palsu di Jatim. Biasanya mereka mengirimkan anak atau perempuan ke lokalisasi di Hong Kong, Taiwan, dan Singapura, dengan janji dipekerjakan di kafe dengan iming-iming gaji besar,” ujarnya. (red)

Warta Jatim, Surabaya - Serikat Buruh Migran Indonesia menyatakan kasus-kasus pelanggaran terhadap buruh migran akibatnya berkembangnya tiga hal pokok. Irosnisnya, ketiga penyebab pokok itu dilakukan pemerintah dan agen pengirim.

Ketiga hal pokok itu adalah kesengajaan skenario pemerintah mengenai sistem informasi migrasi buruh migran. Buruknya pengawasan pemerintah terhadap proses perekrutan BMI hingga penempatan di negara tujuan. Terakhir, sistem pendidikan yang membodohi calon BMI oleh agen penampung dengan hanya mengajarkan tata cara bekerja dan tidak boleh melawan majikan. Mereka tak mengajarkan cara membela hak.

Pemerintah juga terkesan kurang tegas dalam mengawasi agen buruh migran. Banyak agen justru berperan sebagai calo dan berlama-lama menahan buruh migran di penampungan. “Modus seperti ini sering terjadi. Namun, pemerintah tidak bersikap tegas terhadap masalah,” kata Ketua SBMI Jawa Timur Mochamad Cholily, Selasa (5/1).

Menurut Cholily, pemerintah hanya berambisi meningkatkan devisa negara, namun tidak pernah peduli terhadap permasalahan buruh migran. Salah satu bukti riil adalah kedatangan jenazah BMI di Bandara Juanda Surabaya hampir  setiap hari.

SBMI mendesak pemerintah memperbaiki atau membuat kerja sama dengan negara tujuan buruh migran. Kinerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) juga harus dievaluasi dan diperbaiki, karena kinerjanya sangat buruk.

SBMI mencatat terdapat 11.390 BMI asal Jawa Timur, 80 persen perempuan, menjadi korban pelanggaran hukum oleh agen dan majikan. Mulai dari penyelundupan orang, eksploitasi, hingga trafficking. Jumlah korban terbanyak asal Sampang, Sumenep, Pamekasan, dan Jember. (red)

Warta Jatim, Jombang - Prosesi pemakaman jenazah KH Abdurrahman Wahid di kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng, Diwek, Jombang, Kamis (31/12) siang, berlangsung dramatis. Para pentakziah serta santri menangis histeris saat jenazah diturunkan dari mobil. Bahkan banyak yang pingsan.

Massa yang ingin melihat lebih dekat prosesi pemakaman Gus Dur berdesakan dan tidak mengindahkan imbauan Pasukan Pengamanan Presiden dan panitia pemakaman dari Ponpes Tebu Ireng.

Pemakaman yang dijadwalkan berlangsung pukul 11.00 molor hingga pukul 13.00. Hal itu dikarenakan ratusan ribu pentakziah ingin memberikan penghormatan terakhir kepada Gus Dur.

Sebelum dimakamkan, jenazah Gus Dur disalatkan di Masjid Ulul Albab, sekitar 100 meter dari Ponpes Tebu Ireng. Pentakziah yang tidak kebagian ikut salat jenazah memekikkan takbir dan salawat.

Pemakaman jasad Gus Dur dipimpin Presiden Yudhoyono sebagai inspektur upacara. Yudhoyono mengatakan, Gus Dur adalah guru bangsa yang hingga kini tidak bisa ditemukan penggantinya. Karena itu, ia mengajak masyarakat meneruskan cita-cita dan perjuangan Gus Dur dalam menjaga perdamaian dan kerukunan umat beragama.

Banyak pejabat dan tokoh nasional hadir, antara lain Wapres Budiono beserta para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan Ketua Muhammadiyah Dien Syamsudin. Dari perwakilan lintas agama hadir Uskup Agung Kardinal Julius Atmaja dari unsur Katholik, juga pendeta dari Kristen, biksu dari Buddha dan aliran Tao. Hadir pula perwakilan pemerintah Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat.(red)