Nampek Di Hati

Warta Jatim, Surabaya - Front Rakyat Bergerak hari ini menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik di kota Surabaya memperingati Hari Antikorupsi Internasional 9 Desember. Mereka menuntut penuntasan kasus hukum di Indonesia, terutama kasus-kasus korupsi.

Humas FRB Toga Sidauruk menyatakan mendukung percepatan program 100 hari pemberantasan korupsi untuk mewujudkan Indonesia yang bersih. Front juga mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi agar tetap konsisten memberantas korupsi, terutama menyangkut skandal Bank Century dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Front mendesak pemerintah agar berbuat sesuatu yang nyata dan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia mampu memberantas korupsi.

FRB juga mengajak masyarakat menjadikan korupsi sebagai musuh bersama, karena korupsi menelan uang negara dari pajak rakyat yang disetorkan kepada pemerintah. "Masyarakat harus memusnahkan para koruptor dari bumi Indonesia. Mereka adalah musuh bersama yang membuat bangsa ini terpuruk," kata Toga.

Aksi yang diikuti elemen buruh, mahasiswa, budayawan, pengusaha, petani, dan profesional ini dipusatkan di beberapa titik, antara lain Kejaksaan Tinggi, Polda, DPRD Jatim, DPRD Surabaya, dan terakhir di gedung Grahadi, Jalan Pemuda.

Dalam aksi hari ini juga terjadi pembakaran patung Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono oleh massa Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Surabaya. Nasabah korban Bank Century juga menggelar aksi teaterikal yang mengambarkan arogansi pemerintah terhadap rakyat kecil.(red)

Warta Jatim, Surabaya - Kunjungan kerja anggota Komisi E DPRD Jawa Timur ke Laos, 8-12 Desember, menuai protes. Anggota Dewan dinilai mencari-cari alasan untuk plesir ke luar negeri.

Pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Harijadi, menilai kunjungan kerja anggota  DPRD ke Laos tidak bermanfaat. Kesan plesir semakin tampak karena anggota Dewan merencanakan singgah di Bangkok dan Brunei Darussalam sebelum kembali ke tanah air.

Harijadi mengatakan, jika kunjungan kerja bertujuan mengevaluasi atlet Jatim yang berlaga di Sea Games XXV Laos, anggota DPRD cukup mengirim perwakilan. Sebab, selain menghabiskan anggaran APBD 2009, kunjungan kerja menyebabkan tugas anggota Dewan terbengkelai.

“Daripada ramai-ramai berangkat ke Laos, lebih baik mengurusi persoalan buruh dan kemiskinan yang masih banyak terjadi di Jatim,” ujar Harijadi, Selasa (8/12).

Dalam kunjungan ke Laos, selain melihat penyelenggaraan Sea Games XXV, anggota DPRD Jatim akan mengunjungi Wat Sisakat, candi tertua di Vientiane, Laos.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Fuad Mahsuni mengakui anggotanya akan melakukan kunjungan kerja ke Laos. Namun tidak seluruh anggota Komisi E ikut dalam rombongan. “Masih ada tugas yang harus mereka selesaikan,” ujarnya. (red)

Warta Jatim, Surabaya - Harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Surabaya merangkak naik menjelang Natal dan Tahun Baru. Kenaikan harga berkisar Rp 100 sampai Rp 500.

Menurut Arifin, pedagang di Pasar Soponyono, Surabaya, kenaikan harga bahan pokok terjadi sejak satu minggu lalu. Telur yang semula dijual Rp 12.500 per kilogram saat ini mencapai Rp 13.000 per kg. “Kenaikan harga rutin terjadi menjelang Lebaran, Natal, dan Tahun Baru,” ujar Arifin, Jumat (4/12).

Siti, pedagang Pasar Keputran, mengatakan, selain minyak goreng dan telur, harga gula pasir juga mulai naik. Kenaikan harga gula pasir berkisar Rp 100 â€" Rp 200 per kilogram. Kenaikan harga bahan pokok menjelang hari raya disebabkan kenaikan jumlah permintaan barang.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdaganagan Kota Surabaya Didik Sahadi meminta warga tidak panik menghadapi kenaikan harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru. Dia menjamin kenaikan harga bahan pokok tidak akan melebihi batas kewajaran. “Kenaikan harga saat situasi seperti sekarang sangat wajar terjadi. Kami jamin tidak ada kenaikan diluar kewajaran,” ujarnya.

Meski demikian, Disperindag Surabaya belum berencana menggelar operasi pasar. Menurut Didik Sahadi, operasi pasar baru dilakukan setelah harga bahan pokok melonjak di atas ketetapan pemerintah. (red)

Warta Jatim, Surabaya - Lembaga Bantuan Hukum Surabaya akan mengajukan gugatan terhadap Gubernur Jawa Timur Soekarwo, karena tidak melaksanakan putusan pengadilan soal penyelamatan Kali Surabaya.

Direktur LBH Surabaya M Syaiful Aris mengatakan, Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2007 memerintahkan Gubernur Jawa Timur mengeluarkan peraturan tentang kualifikasi kelas air Kali Surabaya. Putusan tersebut juga memerintahkan Gubernur menyusun pedoman penghitungan serta menetapkan daya tampung beban Kali Surabaya.

“Kami melihat Pemprov tidak memiliki iktikad baik dalam menyelamatkan Kali Surabaya. Apalagi Pengadilan Negeri Surabaya sudah memutuskan ini dua tahun lalu,” kata Syaiful Aris, Rabu (2/12).

Menurut Syaiful Aris, gugatan terhadap Gubernur Soekarwo telah disiapkan dan akan diajukan ke PN Surabaya. Dalam gugatan tersebut LBH menilai Pemprov Jatim tidak melaksanakan perintah pengadilan dan melanggar UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Syaiful mengatakan, Badan Lingkungan Hidup Jatim dan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas saling lempar tanggung jawab terkait penanganan limbah di Kali Surabaya. “Mereka menunggu instruksi Gubernur tentang penyelamatan Kali Surabaya. Sebab itu, Gubernur Soekarwo harus bertanggung jawab,” katanya. (red)

Warta Jatim, Surabaya - Sepuluh perusahaan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, mengajukan penangguhan pembayaran upah buruh sesuai ketetapan upah minimum kabupaten/kota tahun 2010. Mereka beralasan ongkos produksi tidak sebanding dengan keuntungan setiap bulan.

Jumlah perusahaan yang menangguhkan pembayaran upah sesuai UMK 2010 naik dibandingkan tahun lalu. “Sebelumnya, UMK 2009, ada 7 perusahaan yang mengajukan penangguhan. Padahal saat itu UMK Rp 971.624,” kata Kepala Sub-Dinas Bina Upah Mininum Syarat Kerja Disnaker Gresik Edi Purwanto yang dihubungi via telepon, Selasa (1/12).

Menurut Edi, perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran upah sesuai UMK umumnya perusahaan kelas menengah dan besar yang mempekerjakan ratusan buruh. Di antaranya PT Ispat Panca Putra, PT Kreasi,  PT Tira Mahakam, PT White Oil, PT Liku Telaga, dan PT Metabisulfit Nusantara.

Koordinator Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jatim Jamaluddin mendesak Disnaker Gresik melakukan audit terhadap perusahaan yang mengajukan penangguhan pemenuhan UMK.

Menurut dia, perusahaan berhak menangguhkan pembayaran upah sesuai UMK asal mengikuti aturan. Di antaranya harus melalui proses audit oleh tim independen dan menunjukkan bukti kuat tidak mampu mengupah buruh sesuai UMK.

Jamaluddin menegaskan, pihaknya akan menggugat perusahaan yang terbukti memanipulasi data agar terhindar dari kewajiban membayar upah buruh sesuai UMK. (red)