Nampek Di Hati

Warta Jatim, Surabaya - LBH Surabaya mencatat sepanjang tahun 2009, masyarakat miskin masih menjadi aktor utama ketidakadilan di Jatim. Misalnya saja dalam kasus sengketa agraria, yang melibatkan TNI, PTPN, Pemda dan pihak swasta. Begitu dengan pelanggaran terhadap buruh, PKL serta masyarakat miskin lainnya.

Direktur LBH Surabaya M. Syaiful Aris mengatakan, hingga kini terdapat 11 sengketa agrarian yang belum terselesaikan. Total luas lahan yang menjadi sengketa, mencapai 10.200,6 hektar lebih yang tersebar di beberapa kota, seperti Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Jember dan Blitar.

Menurut Syaiful, tidak sedikit di antara sengketa agraria tersebut dilaporkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Misalnya, kasus perusakan tanaman yang dilakukan PTPN XI terhadap warga desa Nogosari, Jember.

“Dari sengketa tanah yang ada di Jatim, masyarakat lokal selalu menjadi korban. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mengalami teror hingga menimbulkan korban, seperti kasus di Putat, Surabaya, saat prajurit TNI Batalyon 516 Caraka Yudha, melakukan latihan perang di perkampungan padat penduduk,” ujar Syaiful, Selasa (29/12).

Selain persoalan sengketa agrarian, LBH Surabaya juga mencatat, di tahun 2009 ini, masyarakat miskin kota, seperti PKL, dianggap sebagai biang masalah pembangunan kota. Hal itu dibuktikan, dengan adanya 398 penggusuran yang dilakukan Pemkot Surabaya, terhadap PKL.

Tidak itu saja, Pemkot juga melakukan penggusuran terhadap 750 rumah warga miskin di sepanjang stren kali Wonokromo. Penggusuran tersebut, semakin menunjukkan kalau Pemkot dan Satpol PP telah main hakim sendiri. “ Kami memprediksi di tahun 2010 mendatang, akan ada penggusuran terhadap 1000 pemukiman warga di Surabaya,” terang Syaiful.

Diluar sengketa agraria, penggusuran PKL dan rumah warga, di tahun 2009 ini, LBH Surabaya menerima 379 pengaduan. Dari jumlah itu, sekitar 29,55 menyangkut perkara perdata, 22,43 pidana dan 18,73 tentang perkawinan. Dari mereka yang mengadu, sekitar 40 % merupakan masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. (red)

Tabel Jenis Perkara Yang Diadukan :

 

Warta Jatim, Surabaya - Penarikan buku "Membongkar Gurita Cikeas" karya George Junus Aditjondro dari pasaran adalah upaya pemberangusan pola kritis masyarakat. Tindakan pemerintahan Presiden Yudhoyono selama ini tidak ubah dengan zaman Orde Baru.

Demikian pandangan Kacung Maridjan, pakar politik Universitas Airlangga Surabaya, menanggapi penarikan peredaran buku "Membongkar Gurita Cikeas" karya George Junus Aditjondro. Menurut dia, penarikan buku itu juga merupakan salah satu upaya orang-orang di sekitar Yudhoyono agar masyarakat tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam skandal Bank Century.

“Kami melihat ada semacam ketakutan yang dialami pemerintah. Karena itu, mereka akan berupaya agar buku atau apa pun yang dianggap berbahaya harus dihanguskan,” kata Kacung Maridjan, Senin (28/12).

Kacung melihat buku tersebut sebenarnya bisa berfungsi sebagai media pembelajaran politik bagi masyarakat. Namun, hal itu tidak diinginkan oleh mereka yang memiliki kekuatan kapital, sehingga akan berupaya sekuat tenaga untuk menghentikan kritikan dari masyarakat.

Kacung Maridjan menegaskan, seharusnya pemerintah atau pihak yang merasa disudutkan membuat perlawanan dengan cara menerbitkan buku sebagai antitesis atau jawaban atas buku "Membongkar Gurita Cikeas". Dia sangat tidak setuju dengan cara-cara seperti pemberedelan ataupun pembakaran buku yang kerap terjadi.

Hari ini buku "Membongkar Gurita Cikeas" menghilang dari beberapa toko buku di Surabaya seperti Gramedia dan Toga Mas. Pihak toko mengakui menarik buku tersebut dari rak penjualan, namun tidak mau menyebutkan alasan atau atas permintaan pihak mana tindakan tersebut. (red)

Warta Jatim, Surabaya - DPRD Kabupaten Gresik, tidak mengalokasikan anggaran pemberdayaan perempuan dalam APBD tahun 2010. Kabupaten Gresik defisit anggaran Rp 112 miliar untuk persiapan Pemilihan Kepala Daerah.

Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Gresik, Siti Muafiyah mengatakan, defisit jumlah anggaran tersebut disebabkan membengkaknya biaya Pemilu 2009 lalu dan rencana penyelenggaran Pemilihan Bupati tahun 2010. Menurut dia, penyelenggaraan pilkada Kabupaten Gresik diperkirakan menelan biaya Rp 23,5 miliar 

“Minimnya keterwakilan suara perempuan di DPRD Gresik, juga menjadi penyebab minimnya jumlah anggaran untuk pemberdayaan perempuan,” kata Siti Muafiyah ketika dihubungi lewat telepon, Kamis (24/12).

Menurut dia, tidak adanya anggaran untuk pemberdayaan perempuan membuat sejumlah program yang telah direncanakan menjadi terbengkalai. Seperti, pengentasan anak putus sekolah, pemberdayaan anak jalanan, advokasi korban kekerasan dalam rumah tangga, advokasi buruh wanita, serta pembelajaran politik kepada perempuan.

Siti berjanji akan mengupayakan alokasi anggaran untuk program pemberdayaan perempuan. Termasuk memanfaatkan dana alokasi khusus (DAK) yang saat ini diprioritaskan untuk menangani bencana alam. “Jika memang sangat mendesak dan diperlukan, kami akan mengambil dana tersebut.”

Pada APBD tahun 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik mengalokasikan dana Rp 1 miliar  untuk program pemberdayaan perempuan. Sedangkan program keluarga berencana mendapat alokasi anggaran Rp 3 miliar. (red)

Warta Jatim, Surabaya - Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur memberikan remisi Natal bagi 261 narapidana. Setelah mendapat potongan masa hukuman, 7 narapidana langsung bebas.

Kepala Divisi Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM Jatim Djoko Hikma Hadi mengatakan, pemberian remisi ini berdasarkan Keputusan Presiden 174/2009 tentang Remisi. Di antara para penerima remisi terdapat 37 tahanan pidana khusus, kasus terorisme, korupsi, pembalakan liar, dan perdagangan manusia.

“Untuk pemberian remisi terhadap tahanan pidana khusus, kami mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,” ujar Djoko, Rabu (23/12). 

Menurut Djoko, narapidana berhak mendapat remisi setelah menjalani 6 bulan masa hukuman. Sedangkan, remisi bagi tahanan pidana khusus baru dapat diberikan setelah menjalani 1/3 masa tahanan. (red)

Warta Jatim, Surabaya - International Labour Organization menilai perlindungan pembantu rumah tangga di Indonesia masih buruk, bahkan jauh di bawah Kenya. Pekerja  domestik di negara miskin di kawasan Afrika itu masih lebih dilindungi hukum dan mendapatkan upah layak.

Pembantu rumah tangga di Indonesia tidak memiliki jam kerja dan standar gaji. Bahkan, ada yang mengalami penundaan gaji. Dalam kasus perlindungan hukum, pemerintah masih bertindak diskriminatif terhadap PRT. “Banyak kasus yang menimpa PRT hasilnya selalu tidak menguntungkan mereka. Banyak yang dihukum berat, padahal belum tentu mereka terbukti melakukan kesalahan,” kata Project Koordinator ILO Jawa Timur Mochamad Noer, Rabu (23/12).

Menurut Mochamad Noer, kondisi yang sama juga dialami PRT asal Indonesia yang bekerja di luar negeri. Penyebabnya tidak adanya undang-undang yang mengatur secara tegas tentang perlindungan buruh migran, terutama PRT.

ILO mendesak pemerintah membuat aturan atau setidaknya merevisi undang-undang yang ada agar perlindungan dan hak PRT dapat berjalan dengan baik. Misalnya meratifikasi Konvensi ILO Nomor 97 tentang Migrasi dan Nomor 143 tentang buruh migran, sehingga Indonesia mempunyai standar perlindungan hak bagi pekerja migran. Apalagi Arab Saudi yang selama ini menjadi negara tujuan buruh migran telah membuat aturan yang melindungi buruh migran.

ILO juga mencatat sejak tahun 2005 hingga saat ini terdapat 12,3 juta orang di seluruh dunia mengalami kerja paksa dan mayoritas di Asia Pacifik, mencapai 9,5 juta orang yang mengalami kerja paksa dan eksploitasi ekonomi. Eksploitasi seksual pada perempuan muda dan dewasa 98% dan anak-anak 40% hingga 50%. (red)

Warta Jatim, Surabaya - Surabaya Corruption Watch Indonesia (SCWI) melaporkan Ketua DPRD Surabaya, Wisnu Wardhana ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Wisnu diduga terlibat kasus korupsi sewa lahan negara milik Badan Usaha Milik Daerah, PT Panca Wira Usaha (PWU).

Koordinator SCWI, Hari Cipto Wiyono mengatakan, korupsi diduga terjadi tahun 2008 ketika Wisnu menjabat Kepala Biro Persewaan PT Panca Wira Usaha. Dari 58 kontrak lahan milik PT Panca Wira Usaha senilai Rp 2 miliar, 20 kontrak sewa lahan tidak sesuai perjanjian.

“Karena Wisnu menjabat sebagai Kepala Biro Persewaan, dia harus bertanggung jawab. Apalagi, PT Panca Wira Usaha adalah Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD) Pemprov Jatim,” kata Hari Cipto Wiyono, Kamis (17/12).

Menurut Hari, sejumlah transaksi kontrak sewa lahan PT PWU menyalahi aturan. Seperti kontrak dengan salah satu hipermarket yang jangka waktu sewanya melebihi kesepakatan.

Hari mengatakan, selama menjabat Kepala Biro Persewaan PT Panca Wira, Wisnu mengabaikan prinsip formal dan pencatatan. Selain itu, dalam menjalankan kontrak sewa lahan, PT Panca Wira tidak melakukan perjanjian berdasarkan kekuatan hukum sehingga berpotensi merugikan negara. “Dalam draft kontrak yang kami pelajari, tidak satupun ada pasal yang menyebutkan, ‘apabila ada pelanggaran hukum yang dilakukan penyewa’. Begitu juga sebaliknya,” ujar Hari.

Dia mengaku tidak mengetahui jumlah detil kerugian negara akibat kontrak sewa lahan tersebut. Menurut dia, seluruh berkas telah diserahkan kepada Kajaksaan Tinggi Jatim untuk ditindaklanjuti.

Di tempat terpisah, Humas Kejati Jatim, Mulyono mengatakan, akan mempelajari laporan Surabaya Corruption Watch Indonesia. Termasuk memeriksa hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dilampirkan dalam laporan. “Kami masih mempelajari laporan itu. Jika sudah selesai, kami baru dapat memastikan status hukum Wisnu Wardhana,” kata Mulyono.

Menurut Mulyono, pihaknya akan memanggil Wisnu Wardhana untuk dimintai keterangan. Pemanggilan akan dilakukan secepatnya setelah Kejati Jatim selesai mempelajari isi laporan Surabaya Corruption Watch.(red)

Warta Jatim, Surabaya - Kenaikan tiket pesawat dan kereta api menjelang Natal dan tahun baru dinilai tidak manusiawi. Perusahaan angkutan menaikan harga tiket diatas batas normal.

Direktur Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya (LPKS), Paidi Prawiroredjo mengatakan, harga tiket angkutan menjelang Natal dan tahun baru naik 2-3 kali lipat dari harga normal. Untuk tiket pesawat kelas ekonomi jurusan Surabayaâ€"Jakarta biasanya dihargai Rp 300â€"400 ribu, saat ini melonjak hingga Rp 1 juta.

Menurut Paidi, kenaikan harga ini diperparah tidak adanya upaya perbaikan pelayanan terhadap masyarakat. “Masih banyaknya jumlah kecelakaan pesawat dan kereta api, adalah bukti minimnya upaya perbaikan pelayanan,” kata Paidi, Rabu (16/12).

Dia mendesak seluruh maskapai penerbangan dan PT Kereta Api Indonesia memperhatikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan para penumpang. Menurut Paidi, kualitas pelayanan jasa angutan harus seusai dengan mahalnya ongkos yang harus dibayar.

Di tempat terpisah, Herdiana, karyawan agen travel di Bandara Juanda, Surabaya, mengakui naiknya harga tiket pesawat menjelang Natal dan tahun baru. Menurut dia, kenaikan harga mencapai 50%- 70% dari harga normal. “Beberapa jurusan ke Jakarta, Manado, Denpasar, Ujungpandang dan Makassar, mengalami kenaikan harga yang signifikan,” ujarnya.

Tiket pesawat jurusan Denpasar dan Manado ludes terjual hingga tanggal keberangkatan 29 Desember 2009. Sedangkan untuk jurusan lainnya, seperti Jakarta, Ujungpandang dan Mataram, tiket masih tersedia namun harganya melonjak antara Rp 900 ribuâ€"Rp 1,5 juta. (red)